Hapuskan Persyaratan Pajak 3 Bulan Terahir Pada Dokumen Pengadaan


Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang bertujuan untuk percepatan dan kemudahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu poin penting pada Perpres ini adalah Pasal I angka 3 yang mengubah ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf l yang sebelumnya bertuliskan:

“sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

berubah menjadi:

“memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.”

Hal ini berarti ketentuan perpajakan yang tercantum dalam dokumen pengadaan maupun persyaratan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak boleh lagi mempersyaratkan laporan bulanan pajak 3 bulan terakhir.

Ini memang merupakan kemajuan yang cukup berarti, karena alangkah banyaknya penawaran yang digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan pajak 3 bulan terakhir.

Ini tidak sepenuhnya kesalahan penyedia saja, melainkan beberapa pokja yang tidak mengetahui ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah ketentuan batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Masa. Masih banyak Pokja yang mempersyaratkan laporan pajak bulan sebelumnya padahal pemasukan penawaran dibawah tanggal 20. Aturan perpajakan menetapkan batas akhir pelaporan adalah tanggal 20 sehingga apabila sebelum tanggal 20 maka penyedia belum memiliki laporan bulanan pajak bulan sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perubahan persyaratan perpajakan yaitu penambahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yang tidak tertuang dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya. Yang terjadi adalah digugurkannya penyedia yang tidak memasukkan bukti lapor Pasal 25/29 padahal penyedia sudah melaporkan pajak Pasal 4.

Dengan dihapuskannya persyaratan ini, maka kebingungan mengenai pasal-pasal perpajakan dapat dihindari. Apalagi ke depannya akan dikembangkan Informasi Kinerja Penyedia yang akan menilai kinerja seluruh penyedia berbasis elektronik, sehingga dokumen kualifikasi tidak perlukan lagi dalam pengadaan barang/jasa.

Perlu diketahui, Perpres ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 16 Januari 2015, sehingga diharapkan seluruh Pokja untuk menyesuaikan dokumen pengadaan yang saat ini sedang disusun atau yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s