Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) – Versi 1.0


sikapSalah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS).

Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia.

Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Dari sisi Pokja ULP, akan mereduksi salah satu evaluasi, yaitu evaluasi kualifikasi. Dari sisi penyedia, juga tidak perlu lagi mengisi data-data kualifikasi pada setiap LPSE yang ada di seluruh Indonesia. Semua data penyedia telah terpusat secara sistem.

Kepada penyedia barang/jasa diharapkan segera untuk melengkapi data perusahaan masing-masing melalui laman http://sikap.lkpp.go.id

Buku panduan pengisian dapat diperoleh pada tautanhttps://sikap.lkpp.go.id/public/file/Panduan%20SIKaP%20%28VMS%29%20Ref.19.01.2015.pdfatau klik pada gambar di bawah.

Manual SIKaP

Beberapa catatan saya untuk aplikasi ini adalah:

  1. Aplikasi SIKaP sudah merupakan lompatan besar dalam PBJ di Indonesia
  2. Kedepannya, sesuai dengan nama Aplikasi, diperlukan pendataan mengenai Kinerja dari penyedia, karena isi aplikasi saat ini baru berupa Sistem Informasi Penyedia, karena informasi kinerja sama sekali belum terlihat.
  3. Perlu diperjelas mekanisme verifikasi dan validasi terhadap data penyedia yang dimasukkan dalam aplikasi SIKaP. Karena data masih bersifat satu arah dari penyedia tanpa adanya verifikasi dan validasi fisik sehingga masih rentan terhadap informasi yang tidak benar.
  4. Verifikasi faktual, selain terhadap data, juga diperlukan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyedia dan harus disesuaikan dengan paket pengadaan yang diikuti oleh penyedia. Hal ini karena menurut Perpres Nomor 4/2015, salah satu strategi percepatan e-tendering adalah dihilangkannya evaluasi teknis penawaran dan evaluasi kualifikasi.
  5. Kedepannya, perlu diintegrasikan dengan “raport” atau kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan atau “vendor rating,” sehingga ada reward and punishment yang sesuai terhadap penyedia melalui aplikasi ini. Aplikasi VMS yang sudah berjalan di dunia PBJ sudah sampai pada tahap pencatatan transaksi dalam setiap pengadaan dan otomatis menjadi masukan bagi kinerja penyedia. Juga delivery time atau waktu pelaksanaan pekerjaan untuk setiap kontrak yang dimenangkan menjadi input bagi aplikasi sehingga menghasilkan daftar kinerja penyedia barang/jasa.

Anyway, selamat kepada LKPP, ditunggu inovasi-inovasi kedepan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s